![\"\"](\"https:\/\/350.org\/id\/wp-content\/uploads\/sites\/17\/2022\/11\/Screen-Shot-2022-11-15-at-13.28.47-1024x561.png\")
\nDenpasar – Perhelatan G20 sebentar lagi akan berlangsung di Bali. Alih-alih membuka ruang keterlibatan dan partisipasi publik yang bermakna, Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Pusat justru mengeluarkan berbagai kebijakan pembatasan aktivitas publik selama penyelenggaraan G20 di Bali diantaranya Surat Edaran Gubernur Bali No: 35425\/SEKRET\/2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam rangka Penyelenggaraan Presidensi G20. Terlebih Pemerintah Pusat sebelumnya juga menyebutkan tidak menghendaki narasi lain di luar narasi yang telah dianggap diwakili oleh negara-negara yang tergabung G20.<\/p>\n\n
Celakanya, kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Bali dan didukung Pemerintah Pusat. Ini menunjukkan kegagalan pemerintah dalam memahami Konstitusi yang menjadi payung hukum tertinggi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yakni demokrasi. Menyampaikan aspirasi, pendapat dan pikiran adalah hak konstitusional warga dan bagian dari upaya warga negara berperan aktif di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam pembangunan. Pemerintah seharusnya membuka berbagai medium bagi penyaluran aspirasi dan suara warga negara seharusnya dihormati dan dilindungi. Kebijakan ini berdampak pada terkendalanya berbagai aktivitas penyampaian aspirasi dalam beragam bentuk acara dan aktivitas keagamaan yang akan diselenggarakan oleh organisasi masyarakat sipil maupun masyarakat Bali, serta pembatasan kegiatan sehari-hari masyarakat Bali.<\/p>\n
Dalam catatan kami, beberapa kegiatan masyarakat sipil yang dibatasi dan dibatalkan sepihak antara lain adalah:<\/strong><\/p>\n Bukan hanya itu, pihak yang mengaku intel dari Kodim setempat juga sempat melakukan intimidasi terhadap salah satu manager hotel tempat para aktivis lingkungan hidup menginap. Pihak yang mengaku intel tersebut, melalui manager hotel, meminta nomor telepon pribadi aktivis yang menginap di hotelnya. Pihak hotel tidak memberikan nomor telepon tersebut dengan alasan melindungi data pribadi pelanggan. Selain itu kami juga mencatat adanya pengintaian dan upaya peretasan gawai para aktivis menjelang dan selama pelaksanaan KTT ini.<\/p>\n Kami, organisasi masyarakat sipil menilai bahwa kebijakan pembatasan aktivitas publik sebagai upaya meredam suara kritis masyarakat terhadap sistem ekonomi global dan nasional yang berdampak pada krisis multidimensi. Krisis ekonomi, krisis iklim, krisis kesehatan dan lain-lain. Kami menilai upaya pemerintah ini ini mencerminkan sikap pemerintah yang anti demokrasi dan anti kritik, yang tidak menghendaki suara publik yang berbeda, dari narasi yang dibangun oleh pemerintah selama ini.<\/p>\n Pemerintah Indonesia sebagai pemegang mandat Presidensi G20 seharusnya mengambil kepemimpinan dengan membuka ruang demokrasi seluas-luasnya bagi publik, untuk terlibat secara aktif di dalam penyelenggaraan G20. Sebagai sebuah forum ekonomi yang kebijakannya akan berdampak besar bagi masyarakat, G20 seharusnya perlu memahami keberagaman kebutuhan dan kepentingan masyarakat sebagai esensi dasar dalam mengambil keputusan. Terlebih dalam pengalaman selama ini, inisiatif-inisiatif mandiri yang dibangun oleh rakyatlah yang lebih survive dalam menghadapi krisis yang terjadi. Seharusnya suara dari rakyat dan komunitas-komunitas di akar rumput inilah yang turut didengar dan diberi ruang, bukan malah dibungkam.<\/p>\n Prinsip demokrasi dan hak asasi manusia merupakan prasyarat bagi terwujudnya kehidupan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Kami juga mendesak kepada para pemimpin negara anggota G20 untuk melihat persoalan demokrasi sebagai isu krusial bagi penyelenggaraan G20. Tanpa keterlibatan atau partisipasi bermakna dari warga negara yang akan terdampak dari kesepakatan yang akan dihasilkan dalam forum G20, maka forum G20 maupun komunike yang akan dihasilkan tidak ada artinya sama sekali bagi warga negara. Lebih jauh, hal ini juga akan menjadi sejarah bagi negara-negara anggota G20 dalam mendukung pembungkaman demokrasi di Indonesia.<\/p>\n Denpasar, 14 November 2022<\/strong><\/p>\n Nama-Nama Organisasi<\/strong><\/p>\n 1.350 Indonesia Perhelatan G20 sebentar lagi akan berlangsung di Bali. Alih-alih membuka ruang keterlibatan dan partisipasi publik yang bermakna, Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Pusat justru mengeluarkan berbagai kebijakan pembatasan aktivitas publik selama penyelenggaraan G20<\/p>\n","protected":false},"author":10012258,"featured_media":135789,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[23,4,152,47,25],"tags":[858,448,860,856,859],"class_list":["post-135788","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-east-asia","category-featured","category-g20","category-indonesia","category-southeast-asia","tag-demokrasi","tag-g20","tag-g20-indonesia","tag-krisis-iklim","tag-represi"],"acf":[],"yoast_head":"\n\n
\n2.XR Indonesia
\n3.Satya Bumi
\n4.Yayasan Pikul
\n5.Public Virtue Research Institute
\n6.WALHI
\n7.Greenpeace Indonesia
\n8.Solidaritas Perempuan
\n9.Lembaga Peradaban Luhur
\n10.Aksi! for Gender, Social and Ecological Justice
\n11. Trend Asia
\n12. Yayasan Srikandi Lestari
\n13. Yayasan Perlindungan Insani Indonesia
\n14. Perkumpulan Sumsel Bersih
\n15. Perkumpulan Pembela Lingkungan Hidup (P2LH)
\n16. POKJA 30
\n17. Sajogyo Institute
\n18. Enter Nusantara
\n19.WALHI Jawa Barat
\n20. WALHI Jambi
\n21.LBH Padang
\n22. LBH Semarang
\n23. ICEL
\n24. LBH Samarinda
\n25. AEER
\n26. LBH Banding
\n27. LBH Surabaya
\n28. YLBHI
\n29. Kanopi hijau Indonesia<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"