Arak Monster Iklim Godzilla Koalisi Orang Muda Serukan Manifesto Keadilan Iklim: Lindungi Rakyat, Bukan Pencemar dan Penjahat Iklim

JAKARTA, 30 Oktober 2026 – Dengan mengarak “Monster Godzilla El Niño" sepanjang 5 meter, Koalisi Orang Muda untuk Keadilan Iklim melakukan long march beringas dari Kedutaan Besar Amerika Serikat menuju Patung Kuda. Tepat di momentum menuju 100 tahun Sumpah Pemuda, mereka tidak datang untuk merayakan seremoni, melainkan untuk membacakan Manifesto Keadilan Iklim Antargenerasi, sebuah pernyataan keras orang muda terhadap model pembangunan eksploitatif yang menempatkan keserakahan korporasi di atas nyawa rakyat.
Massa aksi menegaskan bahwa kabut asap karhutla yang mencekik paru-paru, banjir bandang, kekeringan, atau bencana ekologis yang belakangan terjadi di Indonesia hingga meroketnya biaya hidup bukanlah takdir alam atau faktor cuaca. Ini adalah kejahatan struktural akibat bertemunya ambisi politik penguasa dengan keserakahan oligarki energi kotor yang membiarkan rakyat memikul beban krisis sendirian, sementara para pencemar meraup untung triliunan rupiah.Keselamatan rakyat diabaikan.

Monster Godzilla El Niño yang digunakan sebagai simbol untuk menggambarkan krisis iklim yang berkelindan dengan fenomena alam, dan pada akhirnya mengamplifikasi kegawatan bencana berkali-kali lipat.
Kemarahan antargenerasi ini bukan tanpa alasan, sebab manifesto yang dibawa oleh anak muda ini langsung menelanjangi borok kebijakan salah satunya adalah kebijakan energi nasional yang tengah menyandera masa depan mereka.

Horor Kebijakan Pemerintah: Lingkaran Setan Energi Fosil dan Transisi Energi yang Melupakan Hak Asasi

Sektor pertama yang dibongkar dalam manifesto ini adalah kemunafikan komitmen hijau pemerintah. Berdasarkan data Global Coal Plant Tracker dari Global Energy Monitor, PLTU captive (pembangkit batu bara khusus kawasan industri) di Indonesia masih menyumbang hampir 30% dari total kapasitas nasional. Alih-alih dihentikan, pembiaran operasional PLTU ini dinilai menjebak Indonesia dalam komitmen semu (carbon lock-in) yang sengaja memperlambat transisi energi bersih demi komoditas fosil.
Ironisnya, ketika pemerintah mengklaim sedang melakukan transisi, proyek terbarukan yang dihadirkan justru membawa petaka baru. Proyek geothermal dan energi bersih lainnya dikecam karena kerap mengabaikan Hak Asasi Manusia(HAM) dan menggusur ruang hidup komunitas adat. Bagi orang muda, transisi semacam ini hanyalah kedok baru ekstraktivisme.

Pola perusakan yang dilegalkan lewat kebijakan ini berakar langsung pada kemana arah uang negara digelontorkan.

Biayai Masa Depan, Bukan Mendanai Krisis!

Manifesto Koalisi Muda ini juga menuntut perombakan total pada sistem keuangan negara yang dinilai lebih memilih membiayai kehancuran dibanding keselamatan generasi mendatang. Lembaga pengelola aset Danantara serta laporan resmi Kementerian ESDM menjadi bukti sahih dominasi mutlak komoditas kotor: dari total investasi ESDM sebesar 30,3 miliar dolar AS, sektor minyak dan gas bumi (migas) meraup porsi singa hingga 15,6 miliar dolar AS. Sebaliknya, realisasi investasi Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) dibiarkan sekarat, hanya menyentuh angka 0,8 miliar dolar AS pada semester I-2025.

Pemborosan ruang fiskal ini semakin ugal-ugalan ketika APBN 2026 justru dialokasikan sebesar Rp 223 triliun untuk program populis minim urgensi seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah-Putih (KDMP) yang cacat eksekusi. Bagi massa aksi, negara sedang berjudi dengan masa depan karena mengorbankan pos anggaran krusial seperti sektor pendidikan dan kesehatan demi proyek kosmetik politik.
Dampak dari pengabaian anggaran ini langsung memukul kelompok paling rentan di garis depan krisis, yang suaranya terus dibungkam oleh penguasa. Koalisi Orang Muda berharap agar negara secara transparan mengelola uang publik demi kepentingan publik, bukan untuk membiayai krisis dan program-program minim urgensi yang sarat akan kepentingan golongan, dan cacat mekanisme pelaksanaannya seperti tersebut di atas.

Perlunya Memprioritaskan Pekerja dan Komunitas Terdampak

Anak muda dalam manifestonya juga menegaskan bahwa mereka yang paling menderita akibat krisis adalah pekerja informal, masyarakat adat, komunitas lokal, warga kampung kota, perempuan, dan kelompok rentan, namun pemerintah selalu memposisikan mereka sebagai objek pelengkap. Keterlibatan Mereka dalam pembuatan kebijakan iklim dibatasi hanya pada konsultasi formal formalitas atau sosialisasi satu arah yang manipulatif.

Oleh karena itu, manifesto ini mendesak agar manfaat ekonomi dari transisi energi tidak dikonsentrasikan pada segelintir korporasi dan investor raksasa. Transisi yang adil wajib memprioritaskan komunitas terdampak melalui penyediaan pekerjaan layak, akses energi murah, pemulihan lingkungan, dan penguatan ekonomi lokal.

Sebab, sangat tidak adil jika rakyat terus diperas untuk memikul dampak kerusakan, sementara para aktor utama perusak lingkungan justru berpesta pora di atas keuntungan fiskal.

Lindungi Rakyat, Bukan Pencemar, Terapkan Windfall Profit Tax

Koalisi juga mengingatkan pemerintah, dan meminta kita membuka mata: di saat rakyat Indonesia harus menanggung krisis iklim, dan juga krisis energi, justru sejumlah Perusahaan energi fosil mengeruk keuntungan dahsyat di atas penderitaan rakyat dan krisis. Meski mereka mencemar, tidak ada kompensasi maupun kontribusi untuk krisis ini.

Siapa saja mereka yang merasakan keuntungan fantastik sepanjang Kuartal 1 (Q1) 2026 akibat pemanjaan dari regime pemerintah, beberapa di antaranyaadalah di bawah ini:

• PT Bukit Asam (PTBA): Profit melonjak gila-gilaan di atas 104,8% (dariRp391,5 Miliar menjadi Rp801,79 Miliar).
• PT Adaro: Profit melejit hingga 70% (dari Rp1,27 Triliun menjadi Rp2,16 Triliun).
• PT Indika Energy: Mencetak pertumbuhan laba bersih fantastis di atas 142%.

Sebagai langkah konkret, Koalisi Orang Muda menuntut penerapan Windfall Profit Tax (pajak keuntungan berlebih) bagi industri fosil berdasarkan prinsip Polluter Pays (Pencemar Membayar). Beban pemulihan iklim harus dipindahkan secara paksa dari dompet rakyat ke brankas korporasi batubara dan migas. Mereka juga mengutuk keras penggunaan regulasi karet dan aparat keamanan yang dipakai pemerintah untuk mengintimidasi warga yang mempertahankan tanahnya dari proyek ekstraktif berkedok “pembangunan.”

Semua tuntutan ini bermuara pada satu desakan mutlak: sistem yang rusak ini harus dihentikan total sebelum bumi tidak lagi bisa ditinggali.

Hubungan dengan Bumi Harus Dipulihkan

Sebagai penutup, manifesto ini mendesak pemerintah menghentikan total watak pembangunan yang rakus sumber daya alam, deforestasi, dan perusakan ekosistem demi pertumbuhan ekonomi jangka pendek.
Jika pemerintah tidak sekadar membual soal komitmen iklim, mereka harus segera merevisi dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) untuk memastikan target penurunan emisi yang selaras dengan batas kenaikan suhu global 1,5°C lengkap dengan kebijakan hukum yang mengikat serta pengawasan publik yang transparan dan akuntabel.
Aksi kolektif 30 Oktober 2026 ini adalah alarm keras bagi penguasa. Generasi Muda menolak menjadi ahli waris dari bumi yang hancur; mereka bersatu untuk merebut kembali hak atas masa depan. Saatnya pemerintah memilih: lindungi rakyat, atau terus menjadi tameng para pencemar.

Aksi kolektif 30 Oktober 2026 ini menjadi momentum bersejarah bagi orangmuda untuk merebut kembali hak atas masa depan yang seharusnya dijamin.Orang muda tidak ingin mewarisi krisis; orang muda bersatu untuk menentukanarah perubahan bangsa agar terbebas dari krisis.

Dokumen manifesto dapat diakses di: https://bit.ly/ManifestoIklimAntargenerasi
Dokumentasi Aksi Manifesto Keadilan Iklim Antargenerasi dapat diakses di: https://bit.ly/DokumentasiManifesto

Narahubung Media & Konfirmasi Lapangan:
Fay (0851 7438 9402) atau Novia (0858 6353 6548)

Tentang Koalisi:

Koalisi Orang Muda untuk Keadilan Iklim merupakan gerakan kolektif lintas sektor yang diinisiasi oleh Climate Rangers Indonesia, Solidaritas Perempuan,Indonesian Center of Environmental Law (ICEL), Trend Asia, Satya Bumi,Extinction Rebellion Indonesia, Kolektif Buruh Perempuan, Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI), Organisasi Buruh Muslim, Komunitas Baca-Baca di Taman(KBBT), Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI), Ranita UIN Jakarta, 350 Indonesia serta berbagai aliansi masyarakat adat dan kelompok rentan terdampak krisis ekologis lainnya di Indonesia.

KUTIPAN NARASUMBER YANG BISA DIAMBIL:
LEMBAR PERNYATAAN SIKAP BERSAMA

1. Climate Rangers Indonesia (Fokus: Keadilan Iklim Antar Generasi)
“Orang muda sudah lelah diposisikan sebagai sekadar objek konsultasi formal dari kebijakan iklim pemerintah. Masa depan tidak boleh diputuskan tanpa kami. Pemerintah seharusnya benar-benar memprioritaskan kami dan komunitas terdampak lainnya dengan memberikan ruang partisipasi bermakna dan memasukkan keresahan kami atas beban krisis iklim dalam setiap kebijakan iklim. Kami bukan sekadar pewaris masa depan, melainkan pihak yang juga berhak menentukan arah perubahan.”
— Muhammad Abihul Fajar, Climate Rangers Jakarta

2. 350 Indonesia (Fokus: Transparansi Finansial & Pajak Pencemar
“Di saat rakyat terseok-seok menghadapi kepungan kabut asap karhutla dan lonjakan biaya hidup akibat bencana, setidaknya tiga raksasa batu bara nasional yaitu PTBA, Adaro, dan Indika Energy, malah berpesta di atas penderitaan publik dengan mencatatkan lonjakan laba bersih paruh pertama hingga ratusan persen. Kami mendesak penguasa untuk segera menerapkan prinsip Polluter Pays melalui skema Windfall Profit Tax, di mana keuntunganfantastis dari korporasi perusak alam ini wajib ditarik paksa untuk mendanai pemulihan atas bencana dan perlindungan sosial bagi rakyat, bukan dibiarkan mengalir tanpa batas ke kantong para pemegang saham.”

— Suriadi Darmoko, 350 Indonesia
3. Satya Bumi (Fokus: Deforestasi Sistematis & Investasi Kotor)
“Bencana karhutla yang terus berulang dan banjir bandang yang hebat di berbagai wilayah merupakan bencana ekologis, akibat dari deforestasi sistematis yang dilegalkan melalui kebijakan pro-investasi. Analisis Satya Bumi Menunjukan 3,68 juta ha konsesi berada di dalam Key Biodiversity Area (KBA)yang didominasi oleh logging sebesar 72% disusul oleh pertambangan dan perkebunan sawit. Sementara itu, 157,7 ribu ha hutan alam tercatat hilang di area KBA dalam kurun 5 tahun (2021-2025). Karhutla sendiri angkanya terus meningkat di wilayah KBA dalam periode Mei hingga Agustus dan telah mengakibatkan ribuan satwa liar terancam dan keselamatan manusia. Kami Mendesak pemerintah menghentikan deforestasi di kawasan penting bagi biodiversitas, meninjau izin yang tumpang tindih, menindak tegas korporasi perusak lingkungan, serta menjamin pemulihan ekosistem dan perlindungan hak masyarakat terdampak. Hutan dan kehidupan masyarakat tidak boleh dikorbankan demi investasi.”

— Riezcy Cecilia Dewi, Juru Kampanye Satya Bumi
4. Solidaritas Perempuan (Fokus: Keadilan Gender & Dampak pada Kelompok Rentan)
“Setiap kerusakan lingkungan dan bencana ekologis yang dipicu oleh pembiaran izin korporasi pencemar selalu menempatkan kelompok perempuan dan masyarakat miskin di posisi paling rentan dalam menanggung beban sosial. Ketika sumber penghidupan hancur akibat krisis iklim, beban domestik dan ekonomi keluarga melonjak drastis tanpa adanya jaminan perlindungan atau pemulihan hak yang adil dari negara. Kebijakan pembangunan berwatak ekstraktif ini harus segera dirombak total untuk mengakui kedaulatan perempuan atas tanah, air, serta jaminan akses pangan yang berkeadilan gender.”
— Perwakilan Solidaritas Perempuan

5. FPPI / Front Perjuangan Pemuda Indonesia (Fokus: Kedaulatan Anggaran Alokasi APBN)
“Sangat naas melihat penguasa hari ini lebih memilih mengalokasikan anggaran fantastis sebesar Rp 223 triliun dalam APBN 2026 demi program ambisius sarat kepentingan politik golongan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), yang terbukti memotong porsi sektor krusial bagi masa depan orang muda seperti pendidikan dan kesehatan. Kekayaan publik melalui pengelolaan investasi negara seperti Danantara harus segera diawasi secara terbuka dan akuntabel langsung oleh rakyat sipil. Anggaran negara wajib dikembalikan untuk membiayai kebutuhan mendasar rakyat dan mitigasi bencana krisis iklim,bukan untuk mensubsidi syahwat politik para elit.”
— Riyas, Front Perjuangan Pemuda Indonesia

6. Organisasi Buruh Muslim (Fokus: Buruh Yang Turut Menanggung Beban Krisis)
“Siapa yang menjadi korban pertama dari kehancuran yang disebabkan oleh perusahaan fosil, yang diupah murah di pertambangan sembari menghadapi risiko keselamatan dan mempertaruhkan kesehatan hingga paru-parunya rusak, menghirup polusi sembari tetap menyambung hidup? Buruh! Kurir,pengemudi ojek daring, dan seluruh pekerja transportasi! Masa depan kami sebagai buruh turut dirampas oleh krisis iklim yang tidak kami ciptakan.”
— John Castro, Organisasi Buruh Muslim

7. SMI / Serikat Mahasiswa Indonesia (Fokus: Sektor Pendidikan yang Turut Dikorbankan dalam Arah Kebijakan dan Pembiayaan Negara)
“Alih-alih memprioritaskan pembiayaan terhadap masa depan kami lewat pendidikan, arah kebijakan dan pembiayaan negara justru salah sasaran—mereka malah membiayai krisis yang terkadang juga mengambil porsi dari hak kami atas pendidikan. Sekitar Rp 225 T atau sekitar 29,01% dari seluruh anggaran pendidikan malah dipakai untuk MBG. Seharusnya, anggaran tersebut bisa dialokasikan pada hal yang lebih substansial baik itu peningkatan kesejahteraan guru dan dosen, peningkatan bantuan operasional perguruan tinggi, atau pemerataan kualitas dan fasilitas pendidikan seluruh daerah.”

— Anugerah Setiawan, Perwakilan Serikat Mahasiswa Indonesia
8. Komunitas Baca-Baca di Taman (KBBT) (Fokus: Literasi Pembebasan dan Penyempitan Ruang Publik)
“Kami belajar dari tanah yang mengering, pohon yang ditebang, sungai yang tercemar, dan udara yang kian menyesakkan. Dari sana, kami membaca satu kenyataan: ada persekongkolan antara penguasa yang memegang stempel dan korporasi fosil yang menguasai modal. Mereka mengeruk keuntungan,kami menanggung kerusakan. Kami membaca bukan untuk diam. Kami Berkumpul bukan untuk sekedar duduk. Kami belajar untuk melawan. Bumi Bukan milik penguasa dan pemodal. Masa depan bukan untuk diperjualbelikan!”
—Edwano, Komunitas Baca-Baca di Taman (KBBT)