Di saat dampak perubahan iklim dan Covid-19 bertambah besar, para politisi dari seluruh dunia pada hari Senin 19 Juli 2021 meluncurkan Aliansi Global untuk Kesepakatan Hijau yang Baru (GGND). Didirikan oleh Rep. Ilhan Omar dari Amerika Serikat, Dep. Joenia Wapichan dari Brasil, dan Manon Aubry dari Prancis, Aliansi ini bertujuan untuk memajukan momentum global untuk kebijakan lingkungan hidup dan ekonomi, sosial yang kolaboratif dan transformasional.
Pengumuman ini didahului oleh serangkaian peristiwa global yang mengkhawatirkan – siklus banjir besar yang terjadi di Jerman dan Belgia minggu lalu, yang memakan 170 korban jiwa dan lebih banyak masih belum terhitung, membuat ilmuwan iklim terkejut, dan dalam beberapa minggu terakhir, gelombang panas yang melintasi Amerika Utara telah memecahkan rekor. Minggu lalu dilaporkan bahwa Amazon saat ini mengeluarkan lebih banyak karbon dioksida daripada kemampuannya untuk menyerap — sebuah temuan yang meresahkan yang ilmuwan percayai disebabkan oleh pembakaran yang sengaja dilakukan untuk membersihkan lahan disertai dengan kenaikan suhu dan kekeringan. Tujuh tahun terpanas sepanjang sejarah terjadi sejak tahun 2014, dan para ahli iklim khawatir kalau kita telah melewati ambang batas genting yang mana akan menimbulkan peristiwa cuaca yang tidak dapat ditebak dan tidak dapat diprediksi dan tidak biasa yang mana akan terus menjadi lebih banyak.
Ketika Presiden Brasil Bolsanaro telah sangat dikritisi karena mendorong pembukaan hutan di dalam hutan Amazon, salah satu pendiri Aliansi GGND Anggota Parlemen Joenia Wapichana dari Brasil, menekankan “bahwa Amazon adalah hutan tropis terbesar di atas bumi dan sepertiga darinya ditutupi oleh Tanah Adat. Melindungi hutan hujan merupakan sesuatu yang vital untuk memenuhi tujuan utama Perjanjian Iklim Paris – membatasi pemanasan global di 1,5 derajat”.
Alasan di balik Kesepakatan Hijau Global yang Baru
Terlepas dari solidaritas iklim global yang belum pernah terjadi sebelumnya yang ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Iklim Paris pada tahun 2015, namun kebutuhan atas aksi yang lebih tegas dan terkoordinasi terlihat sangat jelas. Minggu ini Badan Energi Internasional (IEA) mengeluarkan berbagai prakiraanmengungkapkan bahwa tahun 2023 akan menjadi tahun di mana terdapat emisi karbon dioksida tertinggi yang pernah tercatat dalam sejarah umat manusia. Hal ini mengikuti sebuah laporan IEA yang dikeluarkan pada bulan April yang mengindikasikan bahwa emisi karbon dioksida terkait energi global, akan naik sebesar 1,5 milyar ton pada tahun 2021 – sebuah kemunduran yang sangat kontras bila dibandingkan dengan penurunan yang terjadi tahun lalu yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Ini akan menandai kenaikan emisi tahunan yang paling signifikan sejak tahun 2010, pada masa pemulihan ekonomi karena krisis keuangan global (GFC).
Setelah krisis keuangan global (GFC) di tahun 2009 adalah waktu di mana United Nations Environment Programme (Program Lingkungan Hidup PBB) pertama kalinya mengajukan konsep Kesepakatan Hijau yang Baru – menjelaskan bahwa dunia sedang mengalami “krisis ekonomi dan finansial terburuk dalam beberapa generasi terakhir”, dan merekomendasikan sebuah respon kebijakan yang berpusat kepada tiga tujuan utama: membangkitkan ekonomi dunia, mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif, dan mengurangi ketergantungan karbon dan kemerosotan ekosistem.
Hari ini, dunia mengalami krisis ekonomi dengan proporsi kondisi buruk yang serupa, diperparah oleh krisis ekologis yang memburuk secara dramatis dan pandemi global yang bersejarah. Ketika Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) memberikan peringatan bahwa planet bumi mengalami percepatan kenaikan suhu menuju 1,5 derajat – batas yang ditetapkan oleh Perjanjian Iklim Paris untuk mencegah perubahan iklim yang berbahaya – Aliansi ini muncul di masa penuh ketidakpastian yang diimbangi oleh peluang transformatif yang juga signifikan.
Terbangun di atas serangkaian prinsip yang ditetapkan di dalam Deklarasi untuk Kesepakatan Hijau Global yang Baru yang memasukkan kebutuhan untuk membangun sebuah ekonomi yang memberikan kesejahteraan bagi semua; melindungi dan meningkatkan Bumi yang merupakan tempat kita bersama; menciptakan masyarakat peduli rendah karbon; membentuk sistem multilateral yang adil untuk abad ke dua puluh satu, dan mempertahankan keadilan ras dan lingkungan dengan membentuk masa depan yang benar-benar demokratis, Deklarasi ini menekankan peluang untuk memanfaatkan saat ini sebagai titik balik menuju masa depan yang lebih baik.
Sebuah kerangka kerja kebijakan yang berpusat kepada keadilan
Inti dari prinsip yang membangun Aliansi adalah gagasan transisi yang adil – sebuah istilah di dalam konteks iklim mengacu kepada kebutuhan akan transformasi di institusi politik, sistem energi, dan makanan dan praktik-praktik pertanian untuk berpusat kepada masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan iklim dan yang paling kecil tanggung jawab akan pembangunannya. Ketahanan pangan dan air minum merupakan isu yang semakin serius dan berdampak secara tidak proporsional kepada masyarakat yang berada di global selatan, yang diperparah oleh sistem industri pangan yang terlalu bergantung kepada bahan bakar fosil yang mana berkontribusi secara signifikan kepada perubahan iklim melalui pembebasan lahan.
Keadilan iklim mengusulkan agar perubahan iklim dihadapi dengan sebuah transformasi menuju masyarakat yang 100% tederkarbonisasi yang dalam prosesnya memperbaiki ekonomi, politik, dan ketidakadilan sosial. Hal ini sangat relevan di Asia, sebagai sebuah benua yang yang memiliki lebih dari setengah populasi dunia, dengan masyarakat yang sangat terhubung dengan sumber daya alam dan pertanian, yang memiliki banyak kota dengan kepadatan yang tinggi dan juga banyak kawasan pesisir, yang mana beru-baru ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat sebagai hasil dari pembangunan yang merupakan dampak dari pengembangan bahan bakar fosil.
Bahwa penurunan dramatis dalam hal pelepasan gas rumah kaca ke atmosfer dan transisi skala besar menuju energi terbarukan yang dibutuhkan tidak lagi menjadi posisi yang tidak kontroversial, namun menentukan proses dan substansi yang mana setiap negara akan berkontribusi untuk mencapai hal ini dan telah menjadi subyek dari berbagai konferensi tingkat tinggi internasional termasuk KTT COP26 berikutnya yang akan diadakan di Glasgow pada bulan November.
Di COP26, pemerintah akan diminta untuk memperbarui Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (NDCs), mekanisme di mana negara-negara tersebut akan menurunkan emisi tahunan mereka yang mana harus memasukkan sistem pemantauan dan pelaporan merinci. Sementara di saat ini, negara-negara maju adalah yang bertanggung jawab untuk memobilisasi sebagian besar dana menuju energi terbarukan, diharapkan agar negara-negara yang menghasilkan emisi terbesar akan mengambil kepemimpinan yang lebih tegas dan memberikan komitmen dukungan teknologi dan keuangan ke negara berkembang yang memiliki kapasitas lebih kecil untuk berkontribusi yang mana lebih tahan iklim.
Dinamika keadilan iklim sangat terlihat ketika disandingkan dengan latar belakang KTT G7 yang diadakan di bulan Juni, ketika tujuh negara anggota yang bertanggungjawab atas hampir seperempat emisi global berkumpul untuk membahas upaya-upaya kolaboratif dan ekonomi berkelanjutan kedepannya. Menurut laporan Institut Internasional untuk Pembangunan Berkelanjutan yang dikeluarkan pada bulan Juni, bahwa Amerika Serikat, Jepang dan China menyediakan 48% pendanaan bagi proyek gas di kawasan global selatan antara 2017 dan 2019.
Secara global, kelompok sosial yang lebih rentan terhadap efek perubahan iklim seperti kelompok perempuan dan masyarakat adat, harus juga dipertimbangkan ketika mendesain solusi yang memberikan prioritas kepada hak mereka dan kepada pelibatan aktif mereka di dalam proses transisi. Meskipun narasi keadilan iklim seringkali dibingkai sebagai negara yang menghasilkan emisi tertinggi dan terendah, namun penting untuk dicatat bahwa disparitas di dalam negara sama seringnya disebut sebagai disparitas antar negara ketika dikaitkan dengan kerentanan terhadap iklim yang berubah, begitu juga dengan tanggung jawab bagi emisi negara tersebut. Hal ini menggarisbawahi betapa tepat waktunya Aliansi Global ini, yang bersifat translokal, menyatukan komunitas lintas perbatasan nasional, dan berkontribusi kepada pembentukan gerakan dekarbonisasi lintas bagian.
Dampak berlipat dari Covid-19 terhadap krisis iklim
Pandemi telah menciptakan sebuah peluang untuk sebuah perubahan transformatif dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya, menekankan kebutuhan akan transisi yang adil bagi perekonomian masyarakat global yang setara dan lebih berkelanjutan. Meskipun Covid-19 telah membawa hal ini di waktu yang penuh dengan ketidakpastian dan kekacauan di dunia secara keseluruhan, Covid-19 telah menekankan dan memperparah banyak ketidasetaraan yang telah ada bahkan sebelum Covid-19 terjadi.
Hubungan antara perubahan iklim dan kesehatan manusia sekarang menjadi lebih jelas daripada sebelumnya. Penduduk yang tinggal di negara-negara berkembang sekarang menjadi lebih rentan kepada bahaya dan risiko kesehatan yang disebabkan oleh bencana alam, peristiwa alam ekstrem, dan biasanya terpapar kepada polusi udara tingkat tinggi, dan air minum yang tidak aman. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengestimasikan bahwa antara tahun 2030 dan 2050, perubahan iklim akan menyebabkan tambahan 250.000 kematian karena kurang gizi, malaria, diare dan stres akibat kepanasan. Menambahkan kepada situasi yang sudah ada ini, akses ke layanan kesehatan dan perawatan medis biasanya lebih jaran di wilayah-wilayah yang rentan terhadap iklim.
Di saat negara-negara di Asia terguncang karena dampak pandemi, struktur tata kelola yang lemah dan infrastruktur yang tidak memadai memperburuk krisis lebih jauh lagi, lembaga-lembaga keuangan Asia utama terus memperluas pengembangan bahan bakar fosil sedangkan pemerintahannya tertinggal dalam hal komitmen untuk mencapai net-zero emissions dan terus melaksanakan rencana pembangunan beremisi tinggi — khususnya rencana-rencana yang menggunakan bahan bakar gas fosil — melalui paket-paket stimulus yang disamarkan dengan nama pemulihan Covid-19.
Sustainable Recovery Tracker merupakan produk unggulan IEA yang dikeluarkan minggu ini mengungkapkan bahwa pemerintah di seluruh dunia telah menghabiskan USD 16 triliun – jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya – untuk membangun ulang perekonomian mereka dalam upaya untuk merespon pandemi dan dampak terkaitnya, namun dari jumlah ini, hanya 2% yang telah dialokasikan untuk energi bersih. Direktur Eksekutif IEA, Dr. Fatih Birol, mengatakan “bukan hanya investasi energi bersih masih jauh dari apa yang dibutuhkan agar dunia berada dalam jalur untuk mencapai net-zero emissions pada tengah abad ini, namun investasi yang ada saat ini bahkan tidak cukup untuk mencegah emisi global untuk melonjak ke rekor tertinggi selama ini.
Organisasi nirlaba telah melakukan kampanye ‘‘pemulihan yang adil’ dari pandemi semenjak Mei tahun lalu, dengan lebih dari 500 organisasi menuntut respon terhadap krisis ini diprioritaskan kepada serangkaian prinsip yang terpusat kepada kesehatan manusia, memastikan bantuan ekonomi dapat mencapai masyarakat secara langsung, memastikan stimulus membangun ketahanan bagi berbagai krisis yang dapat terjadi di masa depan, seperti perubahan iklim, dan membangun solidaritas di masyarakat sipil dengan melindungi demokrasi.
Sejalan dengan prinsip-prinsip ini, Aliansi GGND menyatukan politisi-politisi dari 21 negara dari seluruh dunia yang percaya bahwa satu-satunya cara untuk dapat mengatasi krisis iklim dengan tepat adalah dengan melalui pendekatan kolaboratif, terkoordinasi yang mengadvokasi paket kebijakan yang adil dan setara ketika negara-negara menyusun proyeksi ekonomi pasca-pandemi. Sementara anggota dari Aliansi akan bekerja di dalam arena domestik mereka untuk memajukan kebijakan yang berkontribusi untuk mengatasi ‘krisis ganda’ Covid dan iklim, koalisi ini bertujuan untuk mengumpulkan dukungan global, yang mana dibutuhkan untuk mencapai transformasi sistemik yang dibutuhkan dan “untuk membangun internasionalisme baru yang berdasarkan kepada kerjasama dan kolaborasi”.
The United Nations Environment Programme (UNEP) telah menunjukkan bahwa paket-paket pemulihan COVID menawarkan sebuah kesempatan untuk transformasi kebijakan yang ramah iklim — dan meskupun para pemimpin global bersiap untuk KTT iklim COP26 yang akan diselenggarakan di Glasgow pada bulan November untuk memberikan sinyal kolaborasi global untuk vaksi dan restrukturisasi utang perekonomian negara-negara berkembang, Aliansi Kesepakatan Hijau Global yang Baru meminta aksi tegas untuk diambil sekarang. “Ini adalah kesempatan yang langka” kami – anggota pendiri Caroline Lucas (Anggota Parlemen UK) menyatakan — “ini mengenai bagaimana kita dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik di bumi ini dan satu-satunya cara untuk melakukan itu adalah dengan bekerjasama dengan cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya”.